Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan bonus demografi. Hal ini penting untuk dipahami untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam melindungi kedaulatan bangsa.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Universitas Lampung, Jumat (17/4).
Dalam paparannya, Bima menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang bersifat terbatas dan menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah bagaimana memaksimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas. Ini adalah momentum yang enggak banyak orang sadari,” ujar Bima dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan berdasarkan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia, Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun mendatang.
Namun, peluang tersebut hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang selama ini membatasi percepatan pertumbuhan.
Bima mendorong kalangan akademisi untuk memperkuat posisi data dan penelitian dalam membaca Indonesia saat ini terkait bonus demografi. Ia menilai kampus memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan (center of Knowledge) sekaligus think tank yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi kebijakan.
“Nah ini tantangan baru saya untuk teman-teman kampus, mari kita kumpulkan data itu. Kemendagri akan urun rembuk, kita akan bertukar pikiran dan berbagi data,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menguraikan empat kunci keberhasilan negara-negara yang mampu melompat menjadi negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia menilai, tantangan Indonesia saat ini terletak pada belum optimalnya sinkronisasi kebijakan, lemahnya dasar penelitian dalam pengambilan keputusan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan secara substantif dan berbasis data, bukan sekadar simbolik atau gimmick.
Dalam hal ini, perguruan tinggi berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul, termasuk melalui penguatan kepemimpinan hijau di kalangan generasi muda.
Melalui forum tersebut, Bima berharap sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi semakin kuat dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal, sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, berbasis riset, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
(anl/ega)
About the Author
