Bantentv.com – Gubernur Banten Andra Soni Memimpin Penampaian Komitmen Percepatan Eliminasi tuberkulosis (TBC) Bersama Delapan Provinsi di Indonesia.
Delapan Provinsi Tersebut Meliputi Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Dan Ntt.
Komitmen Bersama Ini Ditandai Delangan Penandatang Kesepakatan Percepatan Eliminasi Tbc Di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.
Penandatananan Komitmen Tersebut disaksikan Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi, Dan Kepala KSP AM Putranto.
“Alhamdulillah, Banten Mendapat Apresiasi Atas Kinerja Penanganan Tuberkulosis,” Ujar Gubernur Banten Andra Soni.
Sebagai Tindak Lanjut, Andra Soni Akan Menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota untuk Menkausun Rencana Aksi Daerah Eliminasi Tbc.
BACA JUGA: Gubernur Andra Soni Pastikan Distribusi BBM Subsidi Di Banten Lebih Terkendali
Rapat Koordinasi Eliminasi tuberkulosis dipimpin Mendagri Tito Karnavian. IA Menegaska Pentingnya Komitmen Penuh Para Kepala Daerah.
“Kepala Daerah Haru Majunakan Otoritasnya Dan Mudiahkan Sumber Daya Unkul Penanganan TBC,” Ujar Tito Karnavian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menyebut Angka Kematian Akiat Tbc Di Indonesia Mencapai 125 Ribu Kasus per Tahun.
Selain itu, jumlah masyarakat terpapar tbc mencanye satu juta org per tahun. “Langkah Awal Adalah Menemukan Kasus,” Jelas Budi.
IA Menambahkan, Tanpa Detekssi Dini, TBC Berpotensi Terus Menular Luas. Karena Itu, Pencarian Kasus Menjadi Prioritas Nasional.
Sementara Itu, Menko PMK Pratikno Menegaskan, “Kasus Tbc di Indonesia Rangking Kedua Dunia Setelah India. Penangan Haru Serius,” Tegasnya.
Di Sisi Lain, Pratikno Menyoroti Dampak Sosial-Ekonomi Penderita TBC, Termasuk Penurunan Produktivitas Hingga Kehilangan Pekerjaan Secara Permanen.
Oleh Karena Itu, ia Menginstruksikan Pemerintah Daerah Memasukkan TBC SEBAGAI PROGRAM PRIIRAS DALAM DOKUMEN PERENCANANAAN Pembangunan Daerah Masing-Masing.
“Selain Itu, Penguatatan Monitoring Dan Evaluasi Harus Berjalan Hingaga Tingkat Desa,” tutup Pratikno.
Editor: AF Setiawan