Palembang, rakyatpembaruan.com-
Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Tuberculosis Report 2025 melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 10,7 juta kasus TBC dan 1,23 juta kematian secara global. Indonesia sendiri masih menempati posisi kedua dunia dengan beban TB tertinggi setelah India, dengan perkiraan sekitar 1,1 juta kasus baru dan lebih dari 118 ribu kematian setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian TBC masih memerlukan penguatan lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebagai bentuk implementasi program “Unsri Berdampak” sekaligus penguatan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sriwijaya kembali berkontribusi dalam penguatan strategi eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kota Palembang. Dalam konteks penguatan program eliminasi TBC tersebut, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNSRI, Prof. Dr. rer. med. H. Hamzah Hasyim, SKM, MKM, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pembiayaan Alternatif Tuberkulosis (TBC) Kota Palembang Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Musi Bappeda Litbang Kota Palembang, Rabu (13/05/2026)
Keterlibatan FKM UNSRI dalam forum strategi tersebut menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam percepatan eliminasi TBC di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Selama ini, FKM UNSRI aktif berkontribusi dalam penguatan operasional penelitian, kajian epidemiologi, sistem kesehatan, pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat, hingga pendampingan program pengendalian TBC berbasis komunitas.
FGD ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor menuju target eliminasi TBC nasional tahun 2030. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas peduli TBC, sektor swasta, hingga mitra pembangunan yang selama ini terlibat dalam program pengendalian TBC di Sumatera Selatan.
Dalam pemaparannya, Prof. Hamzah Hasyim menjelaskan hasil Penelitian Operasional (Operational Research/OR) TBC Kota Palembang mengenai analisis kaskade layanan TBC mulai dari penemuan kasus hingga keberhasilan pengobatan berbasis pemanfaatan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA), berupa TB03, TB06, TB15, serta audit primer dari rekam medis, laboratorium, dan log farmasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perjalanan pasien TBC dalam sistem layanan kesehatan, mulai dari proses deteksi dini hingga penyelesaian terapi.
Menurut Prof. Hamzah, pendekatan analisis kaskade layanan TBC sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik kehilangan pasien (drop-off) pada setiap tahapan pelayanan. Kaskade layanan menggambarkan perjalanan pasien sejak munculnya gejala, pemeriksaan diagnostik, penetapan diagnosis, inisiasi pengobatan, retensi pengobatan, hingga keberhasilan terapi (tingkat keberhasilan pengobatan). Melalui pendekatan tersebut dapat diketahui tahapan pelayanan yang masih memerlukan penguatan kebijakan, pembiayaan, maupun program intervensi.
Penemuan kasus TBC masih didominasi oleh rumah sakit, sedangkan kontribusi layanan primer seperti puskesmas dalam penemuan dini dan investigasi kontak belum optimal. Selain itu, ditemukan masih keterlambatan diagnosis terutama pada kasus TBC resisten obat akibat keterbatasan akses pemeriksaan diagnostik dan hambatan sistem rujukan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lambatnya inisiasi pengobatan dan meningkatkan transmisi di Masyarakat,” Jelas Prof Hamzah.
Dalam forum tersebut, Prof. Hamzah juga menyoroti pentingnya perluasan akses pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM/Xpert) sebagai strategi utama mempercepat diagnosis TBC. Pemeriksaan TCM/Xpert memungkinkan deteksi bakteri Mycobacterium tuberkulosis secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode mikroskopis konvensional, sekaligus mampu mendeteksi resistensi rifampisin pada kasus TBC resisten obat (TBC RO).
“Perluasan akses TCM/Xpert harus diikuti dengan penguatan jaringan laboratorium, sistem referensi spesimen, serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan di fasilitas pelayanan primer maupun referensi,” ujar Prof. Hamzah.
Selain aspek diagnosis, penelitian tersebut juga menemukan bahwa layanan integrasi TBC–HIV masih memerlukan penguatan. WHO menyebutkan bahwa orang dengan HIV memiliki risiko sekitar 12 kali lebih tinggi untuk mengalami TBC dibandingkan dengan populasi tanpa HIV, dan TBC masih menjadi penyebab kematian utama pada orang dengan HIV/AIDS. Dalam konteks Kota Palembang, pemeriksaan HIV pada pasien TBC belum sepenuhnya mencapai target universal, sementara integrasi data antara SITB dan SIHA juga masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan skrining dua arah, integrasi layanan klinis, serta harmonisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung pengendalian TBC dan HIV secara bersamaan.
Penelitian tersebut juga menyoroti masih rendahnya cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah pasien TBC. Meskipun implementasi TPT telah berjalan di beberapa fasilitas kesehatan, cakupannya masih belum sebanding dengan jumlah kontak yang berhasil diidentifikasi. Penguatan pendidikan keluarga, pencatatan kontak serumah dalam SITB, serta perluasan penggunaan regimen pendek seperti 3HP dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan penularan TBC di masyarakat.
Audit primer dalam penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas data program masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek kelengkapan pencatatan komorbiditas, pemeriksaan laboratorium, tindak lanjut pengobatan, serta data kontak serumah. Menurut Prof. Hamzah, data program yang valid dan berkualitas sangat penting dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti serta perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, peningkatan pemantauan lapangan, audit data rutin, dan peningkatan kapasitas program pengelola menjadi bagian penting dalam transformasi sistem informasi TBC ke depan.
Dalam sesi diskusi, Prof. Hamzah menegaskan bahwa tantangan pengendalian TBC tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi teknis kesehatan semata. Program TBC membutuhkan dukungan pembiayaan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Selama ini, pembiayaan program TBC masih sangat bergantung pada APBN, APBD, dan dukungan hibah eksternal. Padahal kebutuhan pembiayaan untuk kontak investigasi, skrining aktif, penguatan layanan diagnostik, pendampingan pasien, terapi pencegahan TBC, edukasi masyarakat, hingga dukungan sosial pasien terus meningkat setiap tahun,” Katanya.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan program dan gangguan layanan TBC Kota Palembang, estimasi kebutuhan pembiayaan tambahan di luar pembiayaan rutin pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp8–13 miliar per tahun. Kebutuhan tersebut mencakup investigasi dan skrining aktif, perluasan TCM/Xpert, dukungan pendampingan pasien dan PMO, penguatan terapi pencegahan TBC, integrasi layanan TBC–HIV, audit data SITB–SIHA, edukasi, kampanye anti-stigma, hingga bantuan nutrisi bagi pasien rentan TBC dan TBC–HIV.
Menurut Prof. Hamzah, strategi pembiayaan alternatif perlu dibangun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, filantropi kesehatan, serta mitra pembangunan nasional dan internasional.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung operasional penelitian, audit data, penguatan kebijakan berbasis bukti, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Sementara itu, komunitas dan kader kesehatan memiliki kontribusi besar dalam pendampingan pasien, edukasi masyarakat, dan pengurangan stigma terhadap TBC,” jelasnya.
FGD ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Bappeda Litbang Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas jejaring program TBC, laboratorium TCM/Xpert, organisasi profesi kesehatan, Jejaring Riset Tuberkulosis Indonesia, organisasi masyarakat sipil, komunitas peduli TBC, hingga mitra pembangunan dan donor program TBC. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi multisektor yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategi dan model pembiayaan alternatif yang mampu memperkuat kemiskinan program penanggulangan TBC di Kota Palembang. Pendekatan pembiayaan kolaboratif dan berbasis bukti yang diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus, meningkatkan keberhasilan pengobatan, memperkuat pencegahan penularan, serta mendukung pencapaian target eliminasi TBC Indonesia tahun 2030.(adi/rp) (Ara_Humas)
About the Author
