Bantentv.com – Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa roda pemerintahan di daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera menjanjikan kembali normal sebelum Ramadhan 2026.
Target tersebut disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah. Rapat ini diadakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut Dasco, pemulihan tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur fisik. Namun, juga memastikan seluruh fungsi pemerintahan daerah dapat kembali berjalan optimal agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Satgas Pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di daerah terdampak di Sumatera sudah berjalan normal,” ujar Dasco.
Baca Juga: Prabowo: Datang ke Daerah Bencana Harus Membantu, Bukan Pencitraan
Selain memastikan pemerintahan kembali aktif, Dasco menyampaikan bahwa seluruh wilayah terdampak bencana akan terjadi secara bertahap. Upaya tersebut akan dilakukan secara maksimal sebelum Lebaran 2026.
Ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan pascabencana. Ini agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik.
“Seluruh daerah terdampak harus disentuh secara bertahap dan dimaksimalkan agar penanganannya dapat selesai, diusahakan sebelum Lebaran,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati pembagian peran antara pemerintah dan DPR RI. Pelaksanaan teknis pascabencana akan dijalankan oleh Satgas yang dibentuk pemerintah. Sementara itu, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi.
Pembagian peran ini dinilai penting untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dasco menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera akan dilakukan secara terintegrasi dan berskala nasional. Ini akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Editor AF Setiawan