Jakarta, Bantentv.com – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi di kawasan metropolitan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama tujuh perusahaan pengembang yang berada di sepanjang rencana koridor trase.
Kerja sama ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan kajian komprehensif pengembangan jalur MRT lintas wilayah Jakarta–Banten sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi kawasan aglomerasi.
Ruang lingkup kajian mencakup tiga aspek utama, yaitu kajian kelembagaan, kajian keuangan, serta kajian teknis termasuk penentuan trase.
Proses kajian diperkirakan berlangsung selama delapan hingga sepuluh bulan dan hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan skema pembiayaan serta model pengembangan proyek transportasi massal tersebut.
Andra Soni menyampaikan apresiasi atas dimulainya kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan mobilitas harian di wilayah masyarakat perbatasan Banten dan Jakarta.
Baca Juga: Kolaborasi Banten–Jakarta: Air Bersih Mengalir, MRT Siap Menyusul
Ia menilai pengembangan transportasi massal lintas daerah menjadi kebutuhan mendesak seiring tingginya aktivitas komuter di dua wilayah tersebut.
“Nota kesepahaman ini menjadi pembuka jalan bagi cita-cita bersama menghadirkan transportasi massal terintegrasi,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, kedekatan geografis antara Banten dan Jakarta serta tingginya pergerakan masyarakat yang bekerja menyebabkan tekanan lintas wilayah lalu lintas terjadi secara bergantian, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan belum optimalnya pemanfaatan transportasi umum.
“Sebagian besar warga Banten bekerja di Jakarta. Pagi hari kepadatan terjadi di Jakarta, malam hari berpindah ke Banten. Ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi,” katanya.
Ia menilai rencana pengembangan MRT hingga Balaraja dapat menjadi solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi beban jalan, sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Jika terealisasi, ini akan mengurangi beban jalan di Jakarta dan Banten, memudahkan masyarakat menggunakan angkutan massal, serta menumbuhkan budaya transportasi umum di kawasan perbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi penanda penguatan kolaborasi antardaerah dalam pengembangan jaringan MRT lintas wilayah.
Ia menekankan pentingnya integrasi perencanaan transportasi antarwilayah guna mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan yang seimbang.
Pramono menjelaskan, keterlibatan pengembang di sepanjang jalur MRT akan mempercepat pengembangan kawasan berbasis transit atau transit-centric development (TOD), sekaligus memperkuat struktur pembiayaan proyek transportasi massal.
“Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pemerintah Jakarta, Pemerintah Banten, pengembang dan MRT baik dari sisi pengembangan kawasan maupun pembiayaan,” ujar Pramono.
Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, lanjut Pramono, akan menggunakan pengalaman pengembangan MRT Utara–Selatan yang melibatkan mitra internasional serta dukungan pemerintah pusat sebagai rujukan.
Tahapan studi dan perencanaan proyek yang ditargetkan dapat segera rampung agar pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan, sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi massal terintegrasi di wilayah Jakarta dan Banten.
Editor Siti Anisatusshalihah
About the Author
