Bantentv.com – Beberapa Waktu Lalu DPR Dan Pemerintah Sepakat Menghapus Persyaratan Petugaas Haji Wajib Beragama Islam. Namun, memusuhi Diperhatikan Bahwa dalam Menyusun Kebijakan ini, petugas haji Muslim Tetap Akan Memainkan Peran Penting Terutama Dalam Kegiatan Yang Diadakan Di Arab Saudi.
Keutusan oto diambil dalam merakit pembahasan daftar investarisasi masalah (redup) ruu haji dan umrah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pada Jumat 22 Agustus 2025 Lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI SELLY Andiany Gantiana Mengatakan, Keputer Tersebut Diambil Agar Rekrutmen Dan Penugasan Petugaas Haji Lebih Terkoordinasi Delan Baik. Hal ini tentunya memerlukan koordinasi yang Baik Baik Antara Petugas Haji Muslim Dan Non-Muslim.
“Ya, tphd (Petugas haji daerah) Itu kita sepakati untuk ditiadakan,” Ujar Selly Yang Dikutip Dari Media Nasional.
BACA JUGA: Mulai 2024 Kua Bakal Jadi Tempat Nikah Semua Agama
Sementara, Wamensessneg Bambang Eko Suhariyanto Menyampaikan, Keutusan Itu Diamin Berdasarkan Keinginan Presiden Prabowo.
“Ada Keinginan Presiden, Pak, Bahwa Yang Jadi Petugas Haji Itu Tidak Hanya Islam, Tapi Yang Agama Lain Bisa Sampai Jeddah Misalnya, Pak,” Kata Wamensesneg. Namun, Petugas haji Muslim Tetap Akan Mendominasi Saik Bertugas Di Lokasi-Lokasi Tertentu.
Kebijakan Tersebut Lalu Disetjui, Panitia Kerja (Panja) Ruu Haji Lalu Menyepakati Untuce Menghapus Syarat Petugaas Haji Wajib Beragama Islam.
Namun, Kementerian Haji Nantinya Harus Mengator Gelangan Baik di Lokasi Mana Saja, Petugas Non Muslim Bisa Bertugas Dalam Penyelenggaraan Haji.
Kebijakan ini diyakini Akan Membuat Penyelengaraan Lebih Efektif Dan Profesional Karena Petugas Yang Terpilih Akan Melewati Seleksi Yang Ketat.
“Jadi Itu Sebetulnya Tim Pemerintah Itu BerharaP Bahwa Kalau Misalnya ITU DI Minoritas, Misalnya di Manado, Di Mana Lagi? Di Papua, Misalnya, Kan, MISALYA DOKTER APA SEBAGAINYA KAN BISA.” Namun, Petugas Haji Tetap Tetap Sangan Diperlukan Terutama Dalam Konteks Keagama.
Perlu Deykahui, Peraturan Petugas Haji Wajib Beragama Islam Tertuang Dalam Undang-Lundang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelenggaraan Ibadah Haji, Terdapat Ketentuan Bahwa Gubernur ATAU Bupati/Wali Kota Kota Dapaka Dapaba Dapaba Bahwa BuPATI/WALI KOPATI/WALI KOPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI DAPATI/WALI KOTAKAN Menteri Agama.
Ketentuan Tersebut diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Yang Berbunyi:
“Gubernur Atau Bupati/ Wali Kota Dapat Mengusulkan Calon Petugaas Haji Daerah Kepada Menteri”. Kemudian Calon Petugaas Haji Daerah Yang Diusulkan Akan Diselekssi Oleh Menteri Dan Diangsat Jika Memenuhi Persyaratan.
Adapun Persyaratan Petugas Haji Tertuang PASAL 23 NOMOR 3, DI ANTARANYA, BERAGAMA ISLAM, MEMILIKI KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN DI BIDAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI, MEMILIKI DOKUMEN YAHANG SAH DAN LUULUS SELEKSI. Di Masa Yang Lalu, Petugas Haji Muslim Haru MEMENUHI SEMUA SYARAT INI.
Namun, Persaaratan Pertama Tersebut Dihapus Dalam Revisi Uu, Sehingga Seleksi Dan Penentuan Petugaas Haji Sepenuhya Dilakukan Di Tingkat Pusat.
Mengenai Rekrutmen Dan Penempatan Petugas Non-Muslim Akan Diatur Lebih Lanjut Oleh Menteri Agama. Namun, Penugasan Petugas Haji Muslim Akan Tetap Dilakukan Secara Priora Dalam Perjalanan Ke Arab Saudi.
Meski Petugaas Haji Diperbihkan Bagi Non-Muslim Di Tahap Pusat Dan Embarkasi, Tetapi Petugas Yang Bertugas Di Arab Saudi Tetap Haruus Beragama Islam Sesuai Syariat.
Editor: Erina FaiHa
About the Author
