Bantentv.com – Guna meningkatkan daya beli di masyarakat, pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor dengan nilai total mencapai Rp26,34 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik di paruh kedua tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dinamika geopolitik global yang belum stabil memaksa pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif yang masif dan proaktif.
Ketidakpastian di kawasan Timur Tengah akibat konflik antara Iran dan Israel-AS yang menutup Selat Hormuz, menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu gejolak harga minyak dunia dan menekan rantai pasok eksternal.
Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus atau insentif ekonomi guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari melindungi geopolitik global.
“Jadi total stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk di semester kedua ini bernilai sekitar Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 22 Juni 2026.
Airlangga memikirkan, total stimulus tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.
Selain itu, anggaran tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Di mana seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.
Mulai dari Jaring Pengaman Pangan Hingga Insentif Transportasi Publik Jadi Perhatian
Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemotongan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti nyata atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.
“Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis,” ujar Airlangga.
Penurunan royalti pajak ini juga dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen. Selain dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas masyarakat guna mendukung sektor pariwisata domestik.
Airlangga menyampaikan, Presiden juga telah menargetkan pemberian diskon tarif transportasi untuk libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang pelaksanaannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran masuk bagi impor bahan baku strategi industri demi menekan biaya operasional manufaktur.
Baca Juga: Naikkan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan
Insentif pembiayaan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.
“Pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun,” terangnya.
Langkah tarif nasional impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0 persen guna mengurangi laju inflasi sektor kemasan makanan.
Selain itu, untuk mendongkrak daya saing industri penerbangan dalam negeri, pemerintah memberikan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).
Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.
Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan juga tetap menjadi pilar utama dengan mengalokasikan anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini akan dipastikan berkelanjutan guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.
“Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas Arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo menargetkan untuk ini dilanjutkan hingga 3 bulan kemudian,” ujarnya.
Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.
Upaya penguatan ketahanan pangan nasional ini akan diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah pun mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk mengurangi harga pasar.
Seluruh skema jaring pengaman pangan ini juga telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Editor Siti Anisatusshalihah
About the Author
