Dana Daerah Mengendap di Bank, Sejumlah Gubernur Buka Suara

Bantentv.com – Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung beberapa daerah yang dananya mengendap di bank pada rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, beberapa waktu lalu, sejumlah Gubernur buka suara.

Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga mencapai Rp234 triliun di bank.

“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.

Purbaya memperkirakan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini, lebih rendah 13,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Artinya, perputaran perekonomian daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah modal belanja hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang secara langsung berdampak pada pembangunan dan lapangan kerja,” jelas Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di bank, berikut di antaranya:

Dari 15 daerah tersebut, sejumlah Gubernur buka suara soal dana yang mengendap itu. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

“Jadi ada enggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD (Badan Layanan Umum) Daerah) di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” tulis Dedi melalui unggahan di Instagram @dedimulyadi71, Rabu, 22 Oktober 2025.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pola pembayaran APBD di Jakarta terjadi pada akhir tahun.

Memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun, ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia juga menyontohkan beberapa tahun ke belakang penyerapan anggaran yang digunakan untuk pembayaran akhir tahun seperti bulan November-Desember.

“Kami menggunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar Rp 16 sampai dengan Rp 18 triliun,” lanjut Pramono.

Pramono juga menjelaskan saat ini kondisi keuangan DKI Jakarta masih dalam keadaan baik. Pendapatan daerah dari pajak sudah memenuhi, bahkan sedikit melebihi target.

“Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, memenuhi sesuai target, bahkan melebihi sedikit dari target,” ungkap Pramono.

Sedangkan Gubernur Simatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah adanya dana yang mengendap di bank.

Bobby mengatakan hingga kini Pemprov Sumut hanya memiliki rekening kas umum daerah (RKUD) di Bank Sumut. Adapun jumlah uang dalam RKUD tersebut mencapai Rp990 miliar.

“RKUD kita cuman satu ya di bank Sumut hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan (Menkeu) Rp3,1T,” jelasnya, Selasa 21 Oktober, dikutip dari Tribun Medan.

Seperti Bobby menjelaskan, anggaran yang digunakan itu, dipakai untuk berbagai kegiatan.

Editor AF Setiawan